uu perkebunan. Hingga 2017, lahan plasma yang telah terbangun seluas 623. uu perkebunan

Mereka memutuskan Dilik bersalah karena “secara tidak sah memanen” hasil perkebunan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Berlaku. Untuk Daerah diatur dengan PP 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di. Bisnis. Salah satu kewajiban perusahaan perkebunan yang disebutkan dalam Pasal 58 UU Perkebunan menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan serta Izin Usaha Budidaya wajib menyediakan fasilitas perkebunan sekitar 20% dari total luas areal yang diusahakan, untuk kemudian fasilitas perkebunan dapat dilakukan dengan sistem kemitraan dengan sistem bagi hasil ataupun bentuk. PERPRES No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mencabut Undang-Undang Nomor 18. . Kedua,. Penilaian usaha perkebunan dilakukan sewaktu-waktu (Pasal 7 Permentan 07 Tahun 2009) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi : pelaksanaan penilaian usaha perkebunan; penetapan hasil penilaian usaha. Petani sawit swadaya di Indonesia masih terlilit berbagai masalah, antara lain, mulai dari sulit mendapat legal lahan, harga jual sawit murah, aturan berbelit, sulit mengurus surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STDB) dan lain-lain. 140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai. Tempat Penetapan. Keseriusan ini diwujudkan dengan regulasi setingkat undang-undang sebagai dasar dan acuan usaha perkebunan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Namun, hal ini dikecualikan untuk kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU Agraria). Rukaiyah Rafik, Kepala Sekolah Petani Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan. Dalam UU Perkebunan, sawit telah ditetapkan sebagai usaha pengolahan hasil perkebunan (Pasal 41), komoditas perkebunan strategis. Pembangunan lahan plasma butuh kepastian regulasi. (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat,Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Download Free PDF. 1. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Perkebunan, Undang-Undang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. PP No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan IndonesiaRUU ini diharapkan dapat mengakomodir putusan MK no 9/PUU-X/2012 terhadap pasal 9 ayat (3) dan pasal 12 ayat (1). Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. 17 November 2012 Tanggal Berlaku. : (021) 7815380 - 4. Dalam UU Kehutanan menyatakan pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. kakao, kelapa, dan teh. Setelah UU Cipta Kerja: Izin usaha perkebunan diintegrasikan dengan perizinan berusaha. Bidang. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Dampaknya tentu kekayaan pihak swasta terus meningkat dari hasil perkebunan rakyat dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Status. Pelaku Usaha 138 D. Perhitungan PBB: Perkalian tarif 0,5% dengan NJKP. Jika aturan sebelumnya meregulasi pemeliharaan hewan dilindungi, undang-undang. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 2. kepala desa keli peraturan desa keli nomor 1 tahun 2021 tentang keamanan dan ketertiban dengan rahmat tuhkebun karet (Rubber plantation), hutan sekunder (Secondary forest), dan perkebunan kelapa sawit (Oil palm plantation). Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan Perkebunan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Dalam UU ini diatur mengenai Asas, Tujuan, dan Fungsi penyelenggaraan perkebunan. PP No. Tujuan dari UU Gula ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha perkebunan gula. Jesica F. com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan. Juga Pasal 30 angka 14 mengenai perubahan terhadap Pasal 45 UU Perkebunan . bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, simplifikasi regulasi, dan meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak, perlu mengganti ketentuan mengenai klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang. PUTUSAN Nomor 95/PUU-XII/2014. Foto: lcdc. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan berdasarkan statusnya. Selain itu, terdapat pula lebih dari 1. Laporan setebal 78 halaman berjudul “Mengapa Tanah Kami?”: Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Membahayakan Lahan Gambut dan Penghidupan Masyarakat” ini meneliti perilaku PT. Yusuf Al. id - Pasal 78 pada Kitab Undang-Undang Pidana mengatur mengenai kedaluwarsa penuntuan pidana. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha PeternakanKemenhut mengklaim sudah menemukan beberapa indikasi kecurangan tersebut, salah satunya terkait pelanggaran UU Kehutanan dan UU Perkebunan yang dilakukan perusahaan ini. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. HGU bukan dalam kategorikawasan hutan, dan peruntukkannya untuk usaha pertanian seperti perkebunan, perikanan, peternakan jadi ya tidak bisa. Perkebunan kelapa sawit berdampak negatif pada aspek-aspek lingkungan, sosial dan ekonomi komunitas lokal. Lain jika objek pajak sektor lainnya, NJKP ditetapkan sebesar 40% apabila NJOP mencapai Rp1 miliar atau. UU. Sementara, selain tentang kebingungannya pelaku usaha melihat Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 juga Permentan No 26/2007 dinilai masih posisinya sangat lemah karena. 2019. Pasal 1 angka 8 UU Perkebunan menyebutkan bahwa pelaku usaha. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 UU Perkebunan. 5613, LL SETNEG: 48 HLM Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Status Berlaku Bahasa Bahasa Indonesia Lokasi Pemerintah Pusat Bidang Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/ OT. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal yang mengkriminalkan petani sebagaimana diatur dalam UU Sistem Budidaya Tanaman, dan UU Perkebunan tidak berlaku karena menurut pendapat Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Perkebunan Utama Dr. Perlindungan Tanaman Perkebunan 144 H. (9) Deputi Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Bidang Penegakan Hukum, Mas Ahmad Santoso menegaskan nantinya perusahaan yang membakar lahan akan dijerat pasal berlapis dari berbagai undang-undang terkait, seperti UU Perkebunan, atau bahkan UU Nomor 32 Tahun 2009. Hal itu bisa mengendurkan komitmen Indonesia menekan emisi. Selain menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, tanggal 19 September 2011 yang menyatakan Pasal 21 beserta penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang. Menurut Undang-Undang terdapat beberapa jenis usaha perkebunan yang dapat dimiliki oleh masyarakat, diantaranya: 1. 2. 6. 000 Per Kg sejak 13 Tahun Silam. 398 ha. Melalui peningkatan system tata kelola perkebunan kelapa sawit maka dapat mengurangi dampak negatif tersebut. 2020. Bahasa. 40. Perkebunan diperluas, baik di Jawa maupun di luar pulau Jawa. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengatur semua tentang pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan UU No. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak; Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. NJOP = (NJOP Bumi = luas tanah x nilai tanah). Cara Mendaftarkan Objek Pajak Bumi. Hal ini sesuai dengan UU No. Adapun Pasal 22 menegaskan, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha meliputi Tanah Negara Tanah Hak Pengelolaan. 1. Selanjutnya seluas 158. UU 2023. Pasal 29. Hal inilah yang menyebabkanTanggal 29 September 2023 — INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 6 — 25 — Berkekuatan Hukum TetapPeraturan Perundang-undangan. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah resmi menaikkan tarif PBB atau Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 18 Tahun 2004 Pasal 2, 3, dan 4 tentang Perkebunan) ASAS Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas : Manfaat dan berkelanjutan, Keterpaduan, Kebersamaan, Keterbukaan, serta Berkeadilan FUNGSI EKONOMI, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta. ugm. 13 Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. go. Tipe Dokumen. Mengenai perusahaan membangun desa setempat, hal ini terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (“TJSL”). UU Cipta Kerja telah merubah beberapa ketentuan norma dalam UU No. Bahasa Indonesia. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah. Judul. UU 18 tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk. 2022/No. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional;Penyerobotan Tanah Ada di Pasal 385 KUHP. Dikarenakan jangka waktu pembangunan kebun ini cukup panjang dan masa pengembaliannya juga lama, maka jenis kredit ini termasuk dalam jenis kredit. Dengan dihapusnya pembatasan yang terdapat pada Pasal 95 UU Perkebunan ini, diharapkan dapat meningkatkan minat investor asing untuk dapat menanamkan modalnya di sektor usaha perkebunan di Indonesia. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan. Bahasa Indonesia. Undang-undang ini diterbitkan mengingat perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional. Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan strukturRegulasi tersebut antara lain UU Perkebunan, UU Pokok Agararia, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. System tata kelola seperti sertifikasi dan standar-standar keberlanjutan diinisiasi oleh produser, distributor,. UU No. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan. Selain itu ketentuan detil mengenai hal ini dapat ditemukan dalam aturan turunan UU Cipta Kerja, PP 24/2021 tentang Tata Cara Sanksi. Baca juga : Mengapa Restorasi Gambut Belum Mampu. bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 2) UU No. Pelepasan hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berhubungan dengan tandan buah segar sebagai hasil dari perkebunan kelapa sawit yang diserahkan kepada pabrik kelapa sawit dijelaskan dalam Pasal 16B ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga UU nomor 8 tahun2003 tentang PPN dan PPnBM. Paket Kebijakan Ekonomi UU Cipta Kerja Covid-19 Bahasa. 7 tentang Pajak Penghasilan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;; Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, ia menyebutkan perundangan saat ini inkonsisten dan bertentangan sehingga menghambat perkembangan perkebunan kelapa sawit. Loading. Periode Reformasi dan Awal Pelaksanaan UU Perkebunan No. ABSTRAK PERATURAN. 38, BN. 25 Tahun 2002, NJKP untuk objek pajak dengan nilai jual Rp1 miliar atau lebih dan termasuk objek sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan ditetapkan sebesar 40% dari NJOP. Menurut Pasal 2 UU 39/2014, perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan. Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana. 5. Berdasarkan peraturan terbaru, yaitu UU HPP dan PMK 64/2022, tarif PPN yang dikenakan pada kelapa sawit adalah sebesar 1,1% dari harga jual dan mulai berlaku pada 1 April 2022. KOMPAS. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Status: Hanya untuk pelanggan Perkebunan Ditetapkan: 17 Oktober 2014 Berlaku: 17 Oktober 2014 Sembunyikan. Formell Gesetz: Undang-Undang; d. Pengertian tentang usaha perkebunan terdapat dalam pasal 1 angka 3 UU Perkebunan, usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Semarang (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara Group (Holding Perkebunan Nusantara) mengajak pemerintah Ethiopia membangun ekosistem bisnis. JAKARTA - Bareskrim Polri sepanjang Januari hingga Desember 2020 telah mengungkap 455 kasus kejahatan lingkungan hidup yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Dari sisi regulasi investasi pun para pengusaha sawit terlindungi dengan berbagai kebijakan. 2020 Nomor 387, peraturan. Di baca 84365 kali. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Selain pasal yang dinilai positif/menguntungkan bagi sektor perkebunan, sejumlah pasal di UU Cipta Kerja juga memiliki implikasi yang negatif bagi sektor perkebunan. Mencabut :. menimbang UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan perkebunan sebagai salah satu 15UU Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Tentang Perkebunan. hari (migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan) SUMBER: UU CIPTA KERJA 25 kali UU Cipta Kerja bertujuan melindungi dan meningkatkan peran pekerja. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Status. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang kerap ditemui di. Berdasarkan pasal 29 UU Agraria, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun (untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu, dapat diberikan dengan jangka waktu maksimal. Berlaku UU No. 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas. STATUS PERATURAN. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3) UU No. 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura - 3 - sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD. Sehingga Pasal 21 jo. Melalui PP No. Asas dan Tujuan 136 C. law. Menurutnya, pelaksanaan atas UU no 39 tahun 2014 pasal 9 ayat 4 tentang penghimpunan Dana perkebunan diterbitkan PP 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dana perkebunan. Harsono RM No. Mengenai pekebun kecil secara eksplisit tidak diatur dalam UU Perkebunan ini. SUBYEK PAJAK Pasal 4. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 1992. E. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. co. 19/2004, dan UU Penanaman Modal No. Pemerintah memang telah membuat regulasi tentang larangan pembakaran hutan dan lahan, dalam Pasal 22 Angka 24 UU No. Dari 69 kasus tersebut, sebanyak 32 kasus telah diteliti oleh tim riset Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia [POCAJI]. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan. Sanksi yang dijatuhkan bukan pidana,. Secara umum, setiap komisi mempunyai tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili. 16 November 2012 Tanggal Pengundangan. usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Penelitian ini mempelajari. (2) Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar. jelas dengan jangka menentukan jangka menyebutkan jangka. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Status. Perubahan Status Tanah Perkebunan dari Hutan Produksi Terbatas Menjadi Hak Guna Usaha Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) berdasarkan hak menguasai negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan. Diduga, mayoritas kebun ini dibuka dan dikelola oleh korporasi sawit besar. Keputusan pemerintah mengeluarkan limbah penyulingan kelapa sawit atau spent bleaching earth (SBE) dikritik pegiat lingkungan hidup karena disebut mengorbankan hak masyarakat dan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . 13 putusan MK yang dimaksud diantaranya menyangkut PUU UU KPK, PUU BPJS, PUU Pengadilan Tipikor, PUU Penanganan Covid-19, PUU Minerba,. law. Perbedaan tersebut, terlihat dari pemilihan kata yang digunakan untuk. Undang-undang sapu jagat ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2006. Dalam hal ini, Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 29 UU Perkebunan sepanjang frasa "dapat" adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "termasuk perorangan petani kecil". Halaman ini telah diakses 11901 kali FILE-FILE PERATURAN. Perkebunan merupakan andalan devisa penerimaan Negara di Sektor pertanian, untuk itu keberadaan usaha perkebunan perlu mendapat perhatian serius dari Negara.